Senin, 28 Desember 2009

tugas rangkuman terakhir

NAMA : NIKA SARTIKA
KELAS : 2 DD 03
NPM : 30208882


BAB 11
PEMBANGUNAN DAERAH

1. PENGERTIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Adalah untuk mengurangin disaparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan kedilan).
2. TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Dalam zaman ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith dalam buku karangannya yang berjudul An Inguiry into the Nature and Causes of the Wealt Nations, menganalisis sebab berlakunya pertumbuhan ekonomidan factor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Setelah Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, Malthus, Stuart Mill, juga membahas masalah perkembangan ekonomi .
A.Teori Inovasi Schum Peter
Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.
B.Model Pertumbuhan Harrot-Domar
Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.
C.Model Input-Output Leontief.
Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .
D.Model Pertumbuhan Lewis
Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.
E.Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow
Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi
3. PARADIGMA BARU TEORI PEMBANGUNAN DAERAH
1. Perlu ada satu sistem birokrasi yang memiliki komitmen untuk mengutamakan pelayanan pada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan yang efisien, biaya murah, dan tidak diskriminatif.
2. Perlu ada pemisahan sistem manajemen pengelolaan PNS yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing.
3. Perlu menerapkan prinsip-prinsip “tata kelola pemerintahan yang baik” dalam birokrasi.
4. Perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang- undangan yang mendukung reformasi birokrasi serta menyusun undang-undang tentang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan perilaku aparatur.
5. Perlu merumuskan mekanisme keluhan publik terhadap PNS dan merumuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana jabatan, dan membentuk undang undang tentang citizen law suit.
6. Perlu melakukan pembaruan hukum terhadap peraturan perundang-undangan mengenai birokrasi yang:
a. Berparadigma desentralisasi.
b. Berorientasi kepada pelayanan publik.
c. Berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
d. Menghapus ego sektoral.
e. Menutup semua celah yang manipulatif dan berpotensi KKN.
f. Populis dan responsif.
7. Perlu peningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahap pembuatan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan publik

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Suatu usaha yang sistematik dari beberapa pelaku (actor) baik umum publik atau pemerintah swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik social ekonomi.dan aspek lingkungan lainnya
5. TAHAP – TAHAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Perumusan dan penentuan tujuan
• Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia
• Pemilihan rangkaian tindakan atauk kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati.
6. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
1. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.
2. Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi, penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
4. Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta) merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.
5. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.
6. Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.






BAB 12
HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

1. MODAL ASING DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.
2. MOTIVASI NEGARA DONOR
Tentunya kepentingan motivasi berbeda antarnegara. Kalau dinilai secara menyeluruh, sulit diketahui motivasi mana yang harus diperhatikan oleh negara penerima. Kalau dinilai secara pragmatis, akan sangat masuk akal bila kepentingan pemasok dan investor negara donor yang lebih menonjol.
ada motivasi lain, dan belum tentu kehendak negara donor sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara penerima.
Nilai-nilai yang dianut di negara donor berbeda dengan negara penerima utang. Walau negara pengutang menyanggupi melakukan semua kehendak negara donor, belum tentu bantuan luar negeri akan tidak dikurangi atau ditingkatkan. Sebaliknya, kalau misalnya negara peminjam tak melakukan kehendak donor, belum tentu pula bantuan luar negeri akan dikurangi.
Bantuan luar negeri yang terkait adalah contoh penggunaan senjata ekonomi untuk mencapai tujuan negara donor. Bentuknya bisa ekonomi, bisa juga nonekonomi. Banyak contoh betapa senjata seperti itu ternyata tumpul.
Masalahnya di sini bukan karena kehendak donor, seperti kelestarian lingkungan dan pengurangan kemiskinan, tak penting untuk negara berkembang dibanding tujuan pertumbuhan. Tapi menggunakan senjata bantuan luar negeri tidak tepat, bahkan tumpul, mengingat motivasi yang beragam. Keinginan untuk pertumbuhan yang berkesinambungan (equitable growth) sudah seharusnya jadi tujuan tersendiri, dan tak perlu dikaitkan dengan pemberian bantuan luar negeri.
3. SUMBER – SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Desentralisasi telah menyebabkan perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, sehingga terjadi perubahan pula dalam peran dan fungsi daerah dalam mengelola dan mengembangkan dirinya. Dalam kaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tentang desentralisasi bidang kesehatan yang mengatur pola hubungan pusat dan daerah.
4. STRUKTUR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Pendekatan yang digunakan dalam memahami konsep dan teori penanaman modal asing adalah pendekatan ekonomi industri. Hymer (1966) dan Kindleberger (1969) menjelaskan bahwa perusahaan MNCs memiliki keunggulan teknologi dan deferensiasi produk, sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi pada pasar persaingan monopolistik.
Teori siklus produk yang dikembangkan oleh Veron (1966) mengungkapkan bahwa produk baru yang diproduksi di USA didasari oleh ciri khusus pada perekonomian USA, misalnya pendapatan per kapita yang tinggi. Pasar negara-negara industri (Eropa dan Jepang) akan dipenuhi oleh ekspor dan produksi dari negara tersebut. Lokasi industri pada akhirnya akan bergerak dari negara-negara industri maju menuju negara-negara sedang berkembang yang memiliki biaya produksi dan tenaga kerja yang lebih rendah.

BAB 13
PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. PERANAN LINGKUNGAN DALAM PEREKONOMIAN
Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan,informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
Lingkungan memegang peranan penting dalam perekonomian, lingkungan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi ini sebenarnya merupakan satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat bukan nerupakan kegiatan yang mandiri hanya untuk mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu SDM dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumber daya lainnya.
2. INDUSRTIALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin ( leading sector ). Leading sector ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sector pertanian dan sektor jasa misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan dan sebagainya, yang kesemuanya itu nati akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.
Dari uraian diatas bisa ditelaah peranan industry dalam perkembangan structural pada suatu perekonomian. Tolak ukurnya yang terpenting antara lain: sumbangan sektor industry (manufacturing) terhadap PDB,jumlah tenaga kerja yang terserap disektor industry, dan sumbangan komoditi industry terhadap barang dan jasa. Sumbangan kegiatan industry terhadap PDB di indonesia menyumbang 8,4 persen terhadap PDB dan pada tahun 1980 meningkat menjadi 15,3 persen dan pada tahun 1985 diperkirakan lebih sedikit dari itu. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Pelita I Indonesia masih termasuk kategori negara non-industri (non industial country), maka pada Pelita V ini telah termasuk dalam kategori negara yang berada dalam proses industrialisasi (industrializing country).

3. INDUSTRI EKSTERNALITAS DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal sertapenataan ruang.
Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development - WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :
• Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan
masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
• Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus
memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.
Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.